Oleh: Suyoto
(Chancellor United in Diversity, Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik 2000-2005, Bupati Bojonegoro 2008-2018)
Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan visi penting: perguruan tinggi agar tidak menjadi “menara gading” ilmu pengetahuan, melainkan turun tangan menjadi bagian solusi bagi persoalan nyata di daerah. Secara khusus, seperti disampaikan Menteri Brian, perlunya PT terlibat menangani masalah sampah hingga tata kota agar lebih asri dan indah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menindaklanjuti dengan menyiapkan sebuah tim di setiap kampus atau perguruan tinggi untuk membantu pemerintah daerah (pemda) menyelesaikan masalah daerah. Nantinya, tim tersebut akan menjadi asisten kepala daerah
Harus diakui narasi tentang perlunya kehadiran PT dalam pembangunan daerah sudah lama digaungkan. Sebagai orang yang pernah mendalami tiga dunia—akademisi (dosen dan rektor), aktivis organisasi masyarakat, hingga birokrasi (anggota legislatif dan Bupati)—saya melihat ada peluang besar dalam sinergi ini, lebih dari sekedar sampah dan tata kelola kota, namun juga berbagai tantangan yang perlu secara proaktif diselesaikan para pihak dalam ekosistem pembangunan daerah.
Selama ini kehadiran perguruan dalam pembangunan daerah berlangsung dal kepentingan masing masing pihak. Pemerintah Daerah umumnya meminta atau mengundang PT untuk keperluan kajian, naskah akademik, Pengabdian masyarakat baik dosen maupun KKN mahasiswa, dan peningkatan kapasitas aparatur. Bagi PT undangan tersebut sudah dianggap kemewahan, dengan demikian misi Pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan. Selebihnya PT kerap hadir ke daerah untuk keperluan penelitian.
Paradigma kepentingan masing-masing, dan paling jauh asistensi ini perlu diubah menjadi kolaborasi ekosistem. Problem pembangunan daerah dilihat sebagai tantangan bersama, masing masing pihak melakukan peran masing masimg secara sinergis.
Pertukaran Nilai: Lebih dari Sekadar Kerja Sama
Sinergitas antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah (Pemda) akan berkelanjutan hanya jika terjadi value exchange (pertukaran nilai) yang saling menguntungkan. Perguruan tinggi memiliki modal intelektual, fasilitas laboratorium, dan energi mahasiswa. Di sisi lain, Pemda memiliki daftar masalah nyata, kewenangan anggaran, otoritas tata kelola, serta kemampuan mengoordinasikan multipihak.
Untuk melengkapi ekosistem ini, peran pengusaha sangat krusial dalam mengubah masalah menjadi peluang ekonomi melalui penciptaan produk bernilai. Sementara itu, warga masyarakat bertindak sebagai aktor pembangunan sekaligus pemilik modal sosial yang harus terus bertumbuh.
Dalam teori manajemen modern, model ini selaras dengan konsep Triple Helix (Etzkowitz & Leydesdorff), yang kini telah berkembang menjadi Penta Helix. Kerja sama ini bukan hanya melibatkan Pemerintah dan Akademisi, tetapi juga Pelaku Usaha, Masyarakat, dan Media.
Lima Fokus Penguatan
Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam pembangunan daerah setidaknya harus menyasar lima pilar utama: Penguatan SDM: Transformasi kapasitas manusia di semua lini. Modal Sosial: Memperkuat kepercayaan dan jejaring di tengah masyarakat. Lingkungan Hidup: Solusi berkelanjutan untuk isu sampah, energi, dan penataan ruang. Infrastruktur Sosial Ekonomi: wujudkan tatakota/daerah dapat mendukung hidup nyaman dan produktif, memastikan adanya infrastruktur yang mendukung hidup nyaman, sehat dan produktif. Termasuk juga pengembangan model bisnis lokal dan kewirausahaan. Modal Data: Pembangunan basis data yang akurat sebagai pijakan kebijakan (evidence-based policy) dan sumber pengetahuan.
Kontribusi nyata Perguruan Tinggi dapat hadir melalui inovasi sosial dosen, peran mahasiswa sebagai agen perubahan di lapangan, serta pembangunan pengetahuan berbasis kearifan lokal.
Belajar dari Praktik Baik di Bojonegoro.
Hingga tahun 2000 Kabupaten Bojonegoro tercatat sebagai Kabupaten termiskin di Jawa timur, lalu turun kelas ke 3 di tahun 2008. Sejarah Bojonegoro sangat lekat dengan kemiskinan, C. L. M. penders (1984) menyebut fenomena Bojonegoro sebagai endemic poverty in North-east Java. Tanah gerak, banjir saat musim hujan, kekeringan saat kemarau, konflik sosial, lahan pertanian terbatas, tingkat pendidikan yang rendah, pemerintahan yang tidak efektif, menjadi sekian faktor utama kemiskinan.
Saat mulai memimpin Bojonegoro denvan jumlah penduduk hampir 1, 3 juta dan luas wilayah tiga kali lipat DKI, APBD 850an milyar rupiah. Jauh dari cukup untuk membangun kebutuhan infrasrtuktur dasar.
Di sinilah saya jualan masalah ke berbagai pihak, termasuk PT. IPB, UGM, UIN Surabaya, Unair, hingga kampus lokal Bojonegoro hadir menyambut lewat Tridarma PT.
Salah satu contoh konkret adalah penerapan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) oleh Prof. Muladno dari IPB yang berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan peternakan warga. Jumlah ternak tersebar milik banyak orang, dikelola sambilan menjadi tantangan. Bagaimana meningkatkan kualitas berternak, efektivitas tenaga kerja, budaya belajar bersama dan adopsi enteprenurship. SPR menjadi salah satu jawabannya.
Problems hama, produktifitas hasil Pertanian, penciptaan nilai tambah hasil pertanian, hingga inovasi sosial melalui collaborative farming menjadi ladang kolaborasi dengan PT. Hasilnya bukan hanya masalah teknis yang terselesaikan, melainkan juga terjadinya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah fokus pada masalah rakyat dan mengubahnya sebagai bisnis utama perannya. Kolaborasi ini memiliki andil dalam penurunan Kemiskinan Bojonegoro, di tahun 2016, untuk pertama kalinya berada di posisi 11 dari 38 Kabupaten dan Kota se Jatim.
Mekanisme Ekosistem dan Kepemimpinan Holistik.
Banyak PT dan Pemda gemar membuat MOU untuk keperluan akreditasi dan pengakuan lainnya. Agar kegemaran ini tidak berhenti pada dokumen di atas kertas, belajar dari pengalaman Bojonegoro, diperlukan delapan langkah mekanis: mulai dari penajaman fokus masalah, identifikasi gap visi daerah, pemetaan potensi, hingga penyediaan Ruang Pembelajaran Bersama.
Namun, syarat utama dari semua ini adalah Kesadaran Sistem. Kita harus menyadari bahwa perubahan berkelanjutan tidak akan terjadi tanpa keterlibatan semua pihak sebagai agen yang produktif-kontributif. Di sinilah peran pemimpin diuji untuk memiliki Kepemimpinan Ekosistem atau kepemimpinan holistik—sebuah model kepemimpinan berbasis kesadaran yang terus diperjuangkan oleh Yayasan United in Diversity (UID) sejak 2003.
Saat kampus dan daerah bersatu dalam satu frekuensi pembelajaran, maka masalah akan terurai, ilmu pengetahuan akan terus terasah, dan pembangunan berkelanjutan bukan lagi sekadar slogan, melainkan realitas yang dirasakan masyarakat.
Jakarta, 8 Mei 2026